Bupati Barito Utara H. Nadalsyah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2018 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi ini diselenggarakan setiap tahun sebagai bagian dari sinergi antara penentu kebijakan terkait pengendalian inflasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Rakornas ini merupakan langkah strategis yang dilakukan secara terpadu untuk menghadapi berbagai potensi tekanan inflasi yang dihadapi di daerah.
Selama tiga tahun berturut-turut, pencapaian sasaran inflasi yang sesuai dengan target nasional telah berkontribusi positif dalam menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Rakornas Pengendalian Inflasi tahun ini mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Berkualitas”. Tema ini diangkat dengan kesadaran bersama bahwa di tengah realisasi inflasi 2017 yang sangat baik, yaitu di level 3,61%. Masih terdapat berbagai tantangan dalam pengendalian inflasi daerah.
Tantangan yang mengemuka adalah masih rentannya perilaku harga komoditas pangan strategi di Indonesia, yang antara lain dipengaruhi oleh kesinambungan pasokan dan disparitas harga antarwilayah di Indonesia. Untuk itu diperlukan strategi pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan, melalui kerangka 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang efektif.
Rakornas TPID tersebut mengangkat sejumlah isu penting dalam pengendalian inflasi nasional dan daerah dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
Selain dihadiri jajaran kabinet kerja, rakornas diikuti oleh Gubernur, Bupati/ Walikota dan 532 TPID (Juni 2018) di indonesia.
Presiden Jokowi juga mengapresiasi kinerja para gubernur, bupati dan walikota yang dinilai mulai mengerti pentingnya mengendalikan inflasi. “Ini berkat saudara semuanya yang tahu betul apa itu fungsi inflasi,” terang Jokowi.
Presiden Jokowi juga menekankan daerah dapat menjaga pertumbungan ekonomi dan menekan inflasi ke tingkat yang rendah. Menurut Jokowi beberapa kunci yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi di indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan.
“Kalau bisa ada anggaran untuk pengendalian harga. Sehingga begitu bergejolak langsung bisa dilakukan intervensi,” tutur Presiden.
Kedua, agar unsur-unsur di daerah, seperti Pemda, Kepolisian, Kejaksaan, dan BI di daerah, secara rutin melakukan pemeriksaan pasokan bahan pokok di gudang penyimpanan secara mendetail di setiap sektor, agar inflasi dapat terjaga.
Ketiga, memastikan infrastruktur dan transportasi di daerah maupun antar daerah selaku lancar, dan terakhit menjaga distribusi barang.
Presiden RI juga menekankan kembali pentingnya menjaga keseimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong Pemda untuk mengeluarkan anggaran APBD seawal mungkin setiap tahunnya. “Jadi dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi, uangnya pun beredar tentu diharapkan inflasi di daerah pun menurun, “ujarnya lagi.
Selanjutnya, Bupati Barito Utara H. Nadalsyah mengatakan, kehadirannya selaku kepala daerah di Rakornas TPID ini sangat penting sebagai koordinasi pusat dan daerah dalam penanganan inflasi.
“Kita sepakat dengan arahan Presiden, bahwa pertumbuhan ekonomi memang penting tetapi menekan inflasi juga sangat penting,” ujarnya.
Dinyatakan, pengendalian Inflasi di Kabupaten Barito Utara telah dilakukan dengan berbagai program seperti percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Dari sisi birokrasi juga telah dilakukan efesiensi anggaran dengan mendahulukan skala prioritas.
(Diskominfosandi)
