Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik dan Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) di ruang serbaguna Balai Antang Muara Teweh. Acara yang dibuka oleh Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra, Sekda Barito Utara, Ir. H. Jainal Abidin, MAP, Kadis Kominfosantik Provinsi Kalteng, Ir. Herson B. Aden, M.Si, Unsur FKPD, seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kadis Kominfo Bartim, Kepala Bidang Pusat Penerangan Kemendagri sekaligus narasumber, DR. Handayani Ningrum, Narasumber dari BSSN, Imam Resti Mutahar dan Yogi Nur Hakim, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutan Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah menyampaikan bahwa selaku pimpinan daerah menyambut baik atas diselenggarakannya sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang telah diselenggarakan. Harapannya, dalam sosialisasi seperti ini menjadi media yang tepat untuk berdiskusi, sharing informasi dan menyamakan presepsi guna memperluas wawasan untuk memberikan layanan informasi publik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Implementasi Tanda Tangan Digital (Digital Signature) dalam sistem administrasi kepemerintahan di Kabupaten Barito Utara.
Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng, Ir. Herson B. Aden, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan serta merupakan bagian penting bagi ketahanan sosial. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi juga merupakan salah satu ujung tombak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Dengan adanya keterbukaan informasi, diharapkan mampu menciptakan partisipasi luas dari masyarakat dalm mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas badan-badan publik serta mereduksi potensi korupsi sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, semokratif dan terpercaya.
Dalam sambutan Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Kepala Dinas Kominfosandi Barut, M. Iman Topik, menyampaikan bahwa dalam menyikapi amanah undang-undang keterbukaan informasi publik dimana hak masyarakat untuk memperoleh informasi sudah di jamin, sehingga akses masyarakat akan informasi wajib diberikan. Demikian pula halnya dengan informasi kebijakan pemerintah, bagi masyarakat yg memerlukan informasi itu wajib dilayani, melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Kemudian, di era Revolusi Industri 4.0 yang tengah melanda kita saat ini dimana dunia otomatis sudah terpadu teknologi cyber, sehingga menuntut kita dalam mengelola sistem administrasi kepemerintahaan menyesuaikan dengan kondisi ini, dimana aktivitas administrasi, dokumen berharga serta segala bentuk transaksi dilakukan dengan digital. Kondisi ini tentu sangat rentan dengan penyalah gunaanya, sehingga system Secure perangkat persandian perlu dilakukan, salah satunya adalah penggunaan tanda tangan elektronik atau Digital Signature.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan cindera Mata oleh Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah kepada para narasumber kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh para narasumber dan ditutup dengan sesi tanya jawab. (Diskominfosandi2019)
